Pangkalpinang, Lurah Lontong Pancur menjadi sorotan publik setelah warga setempat melakukan demonstrasi besar-besaran. Aksi ini dipicu oleh dugaan ketidaknetralan Lurah dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024, menyusul pernyataan yang beredar di media sosial dan keterlibatan Lurah dalam acara kampanye calon walikota Molen-Hakim. Senin (21/10/2024)
Kekesalan warga bermula dari unggahan Lurah yang menunjukkan kebanggaannya terhadap Lurah Opas Indah yang juga mengalami protes.
Dalam pesan WhatsApp, ia menyatakan rasa iri karena hanya Lurah Opas Indah yang didemo, dan mengajak warganya untuk melakukan aksi serupa.
"Kel Opas didemo, asli ko iri, tolonglah ku nek juga, jangan sampai dak jadi gaess!!!" tulisnya.
Pernyataan tersebut menandakan ketidakpuasan yang mendalam di antara warga, yang merasa dirugikan oleh tindakan Lurah yang dinilai tidak profesional.
Yusuf, yang akrab disapa Jojo, sebagai koordinator aksi, mengungkapkan bahwa mereka tidak memiliki niat awal untuk mengadakan demonstrasi, namun terpaksa melakukannya untuk memenuhi tantangan yang disampaikan Lurah.
"Kami pemuda Lontong Pancur sebagai warga yang baik harus penuhi keinginan pak lurah," tegas Jojo di hadapan wartawan.
Tidak hanya masalah netralitas, warga Lontong Pancur juga mengangkat isu penamaan jalan Molen yang dianggap sepihak.
Sabirin, atau Reren, menyatakan, "Kami tidak dilibatkan dalam menentukan nama jalan. Kami tidak setuju dan meminta nama itu diganti." Reren menambahkan bahwa penamaan jalan seharusnya melalui musyawarah dengan masyarakat setempat, bukan keputusan sepihak dari Lurah.
Selain itu, demonstran juga mengeluhkan retribusi sampah yang dinilai memberatkan.
Di kelurahan lain, retribusi hanya sebesar 15 ribu per bulan, sedangkan di Lontong Pancur mencapai 25 ribu. "Mengapa ini bisa beda dengan kelurahan lain?" tanya Reren.
Dengan berbagai poster yang berisi tuntutan, para pengunjuk rasa menuntut agar Lurah bersikap netral dan mencabut penamaan jalan yang tidak disepakati.
M. Sabirin menekankan bahwa mereka meminta kepada Camat Pangkalbalam untuk menyampaikan aspirasi warga kepada PJ Walikota agar Lurah diganti.
"Jika tidak ada respon, kami akan melakukan orasi di kantor Walikota dengan jumlah massa yang lebih besar," ujarnya.
Aksi demonstrasi ini mencerminkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal dan kebutuhan akan transparansi serta akuntabilitas dari pejabat publik.
Para peserta berharap dapat membangun komunikasi yang lebih baik dengan pihak kelurahan demi kepentingan bersama.
Dalam jangka panjang, situasi ini menjadi pelajaran bagi pemerintah daerah mengenai pentingnya melibatkan masyarakat dalam setiap keputusan.
Warga Lontong Pancur berharap, melalui aksi ini, aspirasi mereka didengar, mendorong perubahan positif dan menciptakan pemerintahan yang lebih partisipatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. (Zen/KBO Babel)
Posting Komentar