Pangkalpinang, - Proyek pengadaan baliho ucapan selamat natal dan tahun baru oleh pimpinan DPRD Kota Pangkalpinang, yang diduga memanfaatkan dana anggaran belanja daerah (APBD) untuk kepentingan politik pribadi, kini menghadapi sorotan tajam dari berbagai pihak. LSM TOPAN-RI Provinsi Babel berencana melaporkan masalah ini ke aparat penegak hukum.
Dalam upaya mencari klarifikasi terkait kritik yang dialamatkan masyarakat terhadap proyek tersebut, redaksi media ini melakukan konfirmasi kepada ketua, wakil ketua, dan sekretaris DPRD Kota Pangkalpinang. Namun, para pimpinan DPRD dan sekretaris memilih untuk tidak memberikan jawaban atau bungkam ketika dikonfirmasi.
Menghadapi ketidakresponsifan tersebut, redaksi media mencoba mendapatkan informasi lebih lanjut dari Basit Sucipto, CEO Cinda Media, yang disebut sebagai pihak ketiga atau penyedia pengadaan proyek baliho tersebut. Pertanyaan diajukan terkait jumlah keseluruhan baliho, serta siapa yang menentukan titik pemasangan di setiap dapil para pimpinan dewan.
Basit Sucipto menyebut bahwa baliho-baliho tersebut terpasang secara merata dan tersebar, namun mengklaim tidak mengetahui dapil masing-masing pimpinan dewan. Saat diminta konfirmasi mengenai siapa yang menentukan titik pemasangan baliho-baliho tersebut, Basit mengelak dengan menjawab bahwa pihaknya tidak mengetahui secara persis.
Redaksi kemudian menanyakan apakah pimpinan DPRD yang menentukan titik pemasangan atau siapa yang memerintahkan pemasangan baliho di titik-titik tertentu. Basit mengaku tidak tahu persis dan mengelak dengan menyebut bahwa dirinya sering berada di luar kota dan tidak memantau proyek tersebut.
Pertanyaan terakhir diajukan untuk memastikan siapa yang memberikan instruksi pemasangan baliho di titik-titik tertentu, namun Basit tidak memberikan jawaban yang jelas. Ia menyatakan bahwa dirinya akan menanyakan kepada tim Cinda Media, dan mengklaim belum mengetahui secara pasti karena baru tiba di Bangka.
Keanehan dalam jawaban Basit terlihat dari tidak adanya pengetahuan yang jelas mengenai siapa yang memerintahkan pemasangan baliho di dapil masing-masing pimpinan DPRD. Hal ini meninggalkan pertanyaan dan keraguan terkait transparansi dan akuntabilitas dalam proyek pengadaan baliho tersebut.
Dengan belum adanya kejelasan dari pihak-pihak terkait, masyarakat dan LSM terus memantau perkembangan kasus ini. Kesimpangan antara klaim tidak mengetahui dari pihak Cinda Advertising dan dugaan penyalahgunaan anggaran APBD semakin menimbulkan pertanyaan, serta menambah kompleksitas skandal ini. Demi keadilan dan transparansi, diharapkan pihak berwenang dapat melakukan penyelidikan menyeluruh terkait proyek baliho ini untuk mengungkap kebenaran dan menindak tegas jika terdapat pelanggaran hukum. (Penulis : Dwi Frasetio, Editor : Zulfikar)
Posting Komentar